ALSA FLASH APRIL 2012

Peranan Pemimpin dalam Aspirasi Masyarakat
By : Ricardo Siahaan
Staff of Law Development Division

Apa yang terbenak didalam pikiran kita ketika kita menjalani suatu jalan atau perjalan baru ? tentunya yang tersirat dipikiran kita adalah kita akan menjalaninya dengan semangat dan visi yang besar berbeda dengan yang satu ini,yakni diawal tahun 2012 pemerintahan yang di dalangi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu II mengalami kegoyahan. Ketidaksiapan dan kemisikinan rakyatlah yang menjadi jawaban dari kegoyahan didalam perjalan di tahun baru tersebut.

Yang menjadi pertanyaan spesifik adalah kebijakan seperti apa yang menyebabkan ketidaksiapan dan kemiskinan rakyat? Dalam perjalaan pertengahan maret ke april kita mendapati banyaknya orasi orasi di tengah jalan yang dilakukan oleh mahasiswa, pekerja dan bahkan pemimpin kabupaten sekalipun yang menyerukan dengan jargon jargon “ Turunkan Harga BBM”. Sebagai mahasiswa ,pekerja ,tindakan ini bukan tindakan yang tidak baik melainkan suatu tindakan baik orasi dengan yang menghilangkan anarkisme. Perekonomian dunia yang semakin tahun tidak menentu mengakibatkan naiknya harga minyak mentah di seluruh dunia. Hal ini sangat berdampak seluruh aspek kehidupan masyarakat di dunia. Sebagai pemerintah yang diberi suatu amanah untuk menyusun negara yang sejahtera (welfare state) harus mencari solusi bagaimana caranya supaya dampak perekonomian dunia tidak merambat terlalu jauh ke masyarakat indonesia. Pemerintahan SBY-Boediono yang mencanangkan naiknya harga BBM merupakan tindakan yang pahit bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, tapi tindakan ini memang harus menaikkan harga bbm yang menghadapi tekanan APBN dan perekonomian yang makin berat karena lonjakan harga minya dunia. Apakah masyarakat siap?

Negara indonesia memiliki kelas kelas dari perekonomian yakni bawah mengengah dan atas dari sekian ratus juta penduduk di indonesia yang terbanyak adalah menegah ke bawah. Dalam hal ini barang tentu tidak semua siap dalam rencana kenaikan harga bbm yang akan dilakukan pemerintah pada tanggal 1 april 2012. Sebagai masyarakat yang memiliki pemimpin dan yang dapat mewudjudkan aspirasinya harus melihat keadaan dari kelas-kelas yang ada dimasyarakat dalam mencari atau menetapkan suatu kebijakan. Ketidaksiapan dari masyarakat Indonesia bisa kita lihat dari banyaknya orasi-orasi di jalan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini dewan kehormatan rakyat seharusnya mempunyai kesatuan visi yang nota benenya memperjuangakan hak-hak rakyat sekaligus menjadi payung bagi rakyat atas harapan harapan rakyat. Pertanyaan selanjutnya apakah sudah sesuai dengan harapan rakyat? Rapat Paripurna DPR RI tentang pembahasan Perubahan UU No.22 Tahun 2011 terkait kenaikan harga BBM di Kompleks Parlemen Senayan, tanggal 30 Maret, Sejumlah partai dalam rapat Badan Anggaran mengusulkan adanya ayat baru, yakni pada Pasal 7 ayat 6 (a) yang memberikan diskresi kepada pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM jika rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price/ICP) selama enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar lebih dari lima belas persen.

Rapat paripurna DPR RI yang berlangsung hingga Sabtu dinihari (31 Maret 2012) akhirnya menyekapati opsi kedua yakni ;
1.Harga eceran BBM bersubsidi tidak ada kenaikan yakni sesuai dengan pasal 7 ayat 6 UU No 22 tahun 2011 tentang APBN 2012.
2.Memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) selama enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen.

Hal tersebut didukung oleh 356 anggota DPR RI dari lima fraksi partai-partai politik pendukung pemerintah. Kabinet Indonesia Bersatu II yang seharusnya satu pemikiran tampak berbeda dalam rapat paripurna ini telihat bahwa ada lima fraksi pendukung opsi kedua yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, serta Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, sedangkan Fraksi PKS yang menjadi satu rumah berbeda pendapat dalam rapat tersebut dengan lontaran kata "Kami memilih tetap berada di ruangan, karena kami konsisten dengan sikap kami memperjuangkan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi” yang bersamaan dengan fraksi gerindra. Anggota Fraksi Hanura yang seluruhnya berjumlah 17 orang kemudian memilih "walk out" meninggalkan ruangan rapat paripurna. Anggota Fraksi PDI Perjuangan yang seluruhnya berjumlah 98 orang juga kemudian meninggalkan ruangan. Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat menunggu dan menjalani apakah opsi kedua yang sedang berjalan ini dapat membantu rakyat apa nanti kedepannya.