ALSA FLASH NOVEMBER 2013

LEMAHNYA PENGAWASAN PEMERINTAH SOAL PEREDARAN SENJATA API
oleh: Pratita Manggala Tama

Kasus penembakan yang marak terjadi belakangan ini diakibatkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran senjata api, hal ini membuat masyarakat menjadi tidak tenang untuk berpergian dimalam hari dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap polisi menurun, karena seharusnya polisi dapat melindungi masyarakat dari terror malah tidak dapat melindungi masyarakat dan menjadi sasaran terror oleh para pelaku tindak kejahatan.

Lemahnya pengawasan ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu, banyaknya tempat pembuatan senjata api yang legal malah menjual senjatanya kepada orang yang tidak memiliki lisensi, serta ditambah tempat pembuatan senjata illegal yang banyak membuat penyebaran senjata api semakin tidak dapat dikendalikan. Faktor lain yang mengakibatkan banyaknya senjata api yang beredar di masyarakat adalah kurangnya kontrol oleh pemerintah dan masih banyaknya celah dalam peraturan mengenai penggunaan senjata api yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mudahnya warga sipil mendapatkan lisensi untuk mempunyai senjata api.

Jumlah senjata api yang beredar di masyarakat secara legal saat ini telah mencapai 41.102 pucuk. Sebanyak 17.983 pucuk berizin untuk bela diri, 11.869 pucuk untuk digunakan Polisi Khusus, 6.551 pucuk diperuntukkan untuk olahraga dan 4.699 pucuk diperuntukkan untuk Satpam. Jumlah tersebut belum ditambah dengan jumlah senjata api ilegal yang beredar di masyarakat yang jumlahnya tidak diketahui.

Banyaknya penggunaan senjata api untuk kepentingan bela diri ternyata cenderung terjadi penyalahgunaan sehingga senjata api untuk kepentingan bela diri dianggap tidak diperlukan, karena berdasarkan data Polri pada 2010 setidaknnya ada 58 kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh para pemegang izin untuk bela diri. Maka apakah perlu pemberian izin penggunaan senjata api untuk bela diri dicabut? Dan apakah dengan dicabutnya izin penggunaan senjata api untuk bela diri dapat mengurangi jumlah tindak pidana di jalanan? Semua hal tersebut belum tentu bisa menekan jumlah tindak pidana penembakanan di jalan, karena jika izin penggunaan senjata api untuk bela diri dicabut tidak menutup kemungkinan jumlah peredaran senjata api illegal semakin banyak.

Kriminolog asal Universitas Indonesia (UI) Mulyana W Kusumah mendesak pemerintah dan DPR untuk segera membuat landasan hukum yang kuat dengan mengganti UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang dianggap sudah usang dan Perlu ada UU yang mengaturnya, bukan hanya sebatas Perkap (Peraturan Kapolri). Dengan segera dibuatnya UU mengenai penggunaan senjata api yang baru, peredaran senjata api dan izin kepemilikan senjata api bisa diatur dan pengawasannya dapat lebih mudah.

Selain membuat UU yang baru pemerintah seharusnya lebih tegas lagi dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran senjata api dengan mengawasi tempat pembuatan senjata api yang legal agar tidak memproduksi dan menjual senjata api kepada orang yang tidak mempunyai izin dan melakukan razia kepemilikan senjata api illegal.

Kalau bicara senjata api, lihat yang paling simple dulu deh ada beberapa "ormas" yang di ikutin anak muda dan di situ sangat mudah untuk mendapatkan senjata api. Dari situ pun dapat dilihat dari atasannya saja sudah tidak benar, ada wacana airsoft gun atau apa itu lah sekarang mau di lisensikan. Menurut saya hal itu semua percuma kalau dalam pelisensian masih tidak bekerja secara profesional dan percuma juga bila tidak di selesaikan dari akarnya.