ALSA FLASH MEI 2013

Akhir-akhir ini terdengar kabar bahwa Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai akun twitter baru yaitu @SBYudhoyono. Entah kabar baik atau kabar buruk yang harus kita sematkan atasa munculnya akun twitter ini, tapi yang harus dipikirkan adalah apakah dengan adanya akun twitter resmi milik presiden kita ini demokrasi akan tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya atau justru demokrasi akan berjalan kelewat batas, mengapa ? Karena bukan hal yang mustahil dengan adanya aku twitter ini SBY akan mendapat banyak kritikan, cercaan, bahkan sampai hinaan yang akan ditujukan kepadanya oleh masyarakat luas pengguna jejaring sosial Twitter, dengan adanya hal seperti ini maka demokrasi telah berjalan dengan menabrak batas batas yang ada.

Negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, dan indonesia merupakan negara yang mempunyai kebebasan berpendapat yang sangat tinggi pula. Maka dari munculnyanakun twitter milik SBY, terpikir di benak saya apakah orang yang melakukan penghinaan kepada SBY via twitter dapat dipidana ? Sebelumnya marilah kita flashback sejenak pada beberapa tahun belakangan, khususnya pada jaman orde baru, dimana ketika kebebasan berpendapat di indonesia sangat dibatasi, ketika jaman tersebut banyak aktivis-aktivis yang ditangkap dan dipenjarakan akibat melakukan penghinaan penghinaan terhadap presiden, khususnya mereka yang memenuhi rumusan Pasal 134, 136 bis, dan 137.

Pada 6 Desember 2006, perjuangan panjang para aktivis pro demokrasi untuk lebih membuka keran kebebasan telah menemukan momentumnya. Pada tanggal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. Sejak putusan itu, tak ada lagi aktivis yang dapat dijerat dengan pasal-pasal tersebut, sekeras apapun kritiknya. Dengan adanya putusan ini maka hukum positif Indonesia tidak dapat memidanakan seseorang yang dianggap melakukan penghinaan terhadap presiden, karena alasan menjunjung tinggi demokrasi.

Ditengah hangatnya perbincangan mengenai akun twitter yang dimiliki SBY, munculah suatu pembahsan baru dalam pembahasan RUU KUHP, dalam pembahasannya muncul suatu topik mengenai pasal penghinaan presiden yang dihidupkan kembali. Pro dan kontra terhadap hal tersebut semakin berkembang. Ketua Mahkamah Agung Akil Mochtar mengatakan bahwa pasal penghinaan presiden yang ada pada kuhp tidak hanya dihapus pasalnya saja, tetapi juga menghapus norma yang berlaku didalamnya karena bertentangan dengan konstitusi, maka jika pasal tersebut kembali dihidupkan sama saja dengan melanggar konstitusi. Selain itu muncul juga beberapa pendapat yang mengatakan jika pasal tersebut kembali dihidupkan sama saja memnjauhkan Indonesia dari Demokrasi dan kembali mendekatkan dengan Kolonialisasi seperti jaman dahulu.

Disela sela perbincangan tersebut, Ketua Tim Perumus RUU KUHP, Prof.Muladi angkat bicara. Beliau mengatakan bahwa ketentuan dalam pasal 265 RUU KUHP ini tetap perlu ada, walaupun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan hal ini bertentangan dengan konstitusi. Dalam makalahnya yang berjudul Pembaruan Hukum Pidana Materiil Indonesia. Prof. Muladi menyatakan bahwa atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Panitia Penyusunan RUU telah mengadakan rapat pada tanggal 28 Januari 2008. Dalam makalah tersebut salah satu pertimbangan dari tetap dipertahankannya pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yaitu bahwa dirasakan ada kejanggalan apabila penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bender/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum dan Kepala Negara sahabat saja dijadikan tindak pidana, sedangkan terhadap Presiden /Wakil Presiden secara khusus tidak, dengan alasan “Equality before the law”.

Dilihat dari unsur perbuatan dalam pasal 265 RUU KUHP (pasal 134 KUHP) memang terdapat kesamaan yaitu perbuatan menghina atau penghinaan. Namun jika dilihat lebih dalam lagi pada dasarnya terdapat perbedaan yang mendasar antara penghinaan terhadap orang biasa dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Hukum Pidana secara keseluruhan memang bertujuan sebagai sarana untuk menjaga ketertiban umum (order). Jika dilihat dari hubungan hukumnya, Hukum Pidana pada dasarnya mengatur 3 (tiga) bentuk hubungan hukum, yaitu hubungan hukum antara orang dengan orang, hubungan hukum antara orang dengan masyarakat,dan hubungan hukum antara orang dengan Negara.

Ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai penghinaan, seperti yang terdapat dalam bab XIX tentang Tindak Pidana Penghinaan dalam RUU KUHP (Bab XVI KUHP) dilihat dari hubungan hukumnya pada dasarnya mengatur hubungan hukum antara orang (pelaku) dengan orang. Sementara itu penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa dilihat sebagai hubungan hukum antara orang dengan orang, namun hubungan hukum antara orang dengan negara.

Jika ditinjau dari konsitusi pengaturan mengenai penghinaan terhadap orang memiliki landasan konstitusional yang berbeda dengan pengaturan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Pengaturan mengenai penghinaan terhadap orang maupun orang mati berlandaskan pada adanya hak setiap warga negara atas kehormatan dan martabat seperti yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya hak asasi yang diakui dalam konstitusi tersebut maka berarti negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap hak tersebut. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa pengaturan dalam hukum pidana maupun perdata. Sementara penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak bersumber dari Pasal 28G (1) UUD 1945, ketentuan yang paling relevan dengan martabat Presiden dan Wakil Presiden adalah pasal 28J ayat (2). Atau dengan kata lain perlindungan atas martabat Presiden dan Wakil Presiden harus dipahami dalam kerangka keamanan atau ketertiban umum bukan dalam kerangka perlindungan atas hak orang lain.

Dengan adanya perbedaan secara mendasar apa yang hendak dilindungi dalam ketentuan mengenai Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan ketentuan mengenai Penghinaan terhadap orang biasa maupun orang mati maka kami menilai dengan dimasukkannya kembali ketentuan pasal ini dalam RUU KUHP tidak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konsitusi.