ALSA FLASH JULI 2013

GRATIFIKASI SEKSUAL, BAGAIMANA PEMBUKTIANNYA?
Oleh : Nursilmi Pratiwi

Berbicara tentang korupsi, nampaknya sudah menjadi hal yang biasa terdengar di kalangan masyarakat Indonesia, maraknya kasus korupsi yang banyak diusut oleh KPK membuat para koruptor semakin kreatif memvariasikan  bentuk bentuk dari korupsi itu demi  melakukan perbuatan yang berdampak pada kebobrokan negeri ini.  salah satunya ialah gratifikasi seksual yang sempat terdengar belakangan ini.

Beberapa bulan yang lalu jika kita perhatikan,  media sempat memberitakan adanya dugaan pemberian gratifikasi berbentuk seks yang diberikan kepada Hakim Setyabudi terkait dengan kasus yang sedang ditanganinya, yakni kasus persidangan dana Bantuan Sosial di Pemkot Bandung. Namun, sangat disayangkan hal tersebut belum juga diperkarakan, bahkan, hingga kini sepanjang sejarah hukum indonesia penerima atau pemberi gratifikasi seks juga belum pernah diperkarakan. alasan yang terdengar ialah, adanya kesulitan pembuktian yang akan dihadapi para penegak hukum.

Secara yuridis substansi, pengertian gratifikasi adalah pemberian suatu barang bernilai, baik berwujud atau tidak berwujud terhadap pegawai negeri, pejabat atau penyelenggara negara dengan maksud agar mereka melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka gratifikasi berupa layanan seksual terhadap pejabat atau penyelenggara negara dapat dimasukan sebagai tindak pidana gratifikasi . karena, penjelasan pasal  12 b uu No 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa pemberian didalam gratifikasi tersebut dapat berupa uang barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitias penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma cuma, dan fasilitas lainnya. Maka, menurut saya,  Ketentuan yang mengatur gratifikasi seksual ini dapat dianggap atau masuk kedalam pemberian “fasilitas lainnya” yaitu berupa pemberian kesenangan yang mana ukuran kesenangan tersebut akan sulit dibuktikan.

Namun, disisi lain pemberian gratifikasi seks ini juga dapat diartikan sebagai barang yang memiliki nilai nominal. yang mana jika merujuk pada pasal 12 B ayat (1)  jika nilainya diatas 10 juta rupiah, penerima gratifikasi wajib membuktikannya, sedangkan jika dibawah 10 juta beban pembuktian terdapat di penuntut umum .
Pendefinisian tersebut dapat dilakukan bilamana penegak hukum menemukan keterbatasan peraturan perundang-undangan mengenai gratifikasi yang dihitung dari nominal semata . Namun, jika kita melihat dari sisi sosial jika memang benar nantinya pemberian gratifikasi tersebut diartikan sebagai barang dampak sosial akan muncul manakala ada anggapan bahwa wanita sama saja dairtikan sebagai “barang” yang sangat merendahkan wanita  dan tentu  pasti akan muncul polemik baru.

Pembuktian mengenai gratifikasi seksual ini kiranya menjadi masalah tersendiri bagi kasus korupsi di negri ini. Praktik gratifikasi yang dapat kita samakan dalam korupsi termasuk kedalam merupakan bahaya laten. Pasalnya, seperti yang kita ketahui meski jenis pemberian ini berupa layanan seksual, hal ini tetap sangat berpengaruh terhadap keuangan negara, selain itu tidak dilakukan atau dilakukannya suatu kewajiban pejabat atau peyelenggara negara akibat tindakan gratifikasi tersebut juga merupakan hal yang turut ikut mempengaruhi kestabilasasian negara yang pada ujungnya berakibat pada kerugian negara.

Dengan kondisi ini, maka sudah sepantasnya KPK dan legislator dapat bertindak cepat dan sigap melakukan penjabaran seluruh aspek gratifikasi seksual agar dapat menindak tegas pihak-pihak yang terkait dengan praktek gratifikasi ini. Tidak hanya penegak hukum, masyarakatpun dituntut harus turut aktif dan agresif dalam mendukung upaya upaya baik demi lepasnya negara dalam menghadapi hal laten seperti ini.