ALSA FLASH FEBRUARI 2013

PERAN LEMBAGA HUKUM
Oleh : Loisa Veronica Manik

Asas legalitas merupakan asas yang menjamin kepastian hukum demi terwujudnya esensi fundamental dari hukum itu sendiri, yakni keadilan. Namun, asas legalitas yang dipakai negeri ini dalam menggapai kepastian hukum saya rasa agak sedikit kabur dari esensi hukum itu. Faktanya perlakuan hukum akan berbeda ketika berkaitan dengan status sosial dan jabatan seseorang. Seperti contoh beberapa saat lalu mengenai kasus yang menimpa Bibi Rasmirah yang merupakan seorang pembantu berumur 60 tahun. Beliau dituduh mencuri enam buah piring, satu bungkus bumbu, dan juga sup buntut. Padahal kasus tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus masuk menjadi perkara hukum. Sangat ironis bukan kehidupan hukum di negeri ini dan masih banyak lagi beberapa kasus lainnya.

Di saat itulah pemerintah dituntut kinerjanya agar menemukan solusi dalam mencegah terulangkembalinya kasus seperti yang dialami bibi Rasmirah tersebut. Pemerintah dapat berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum untuk mensosialisasikan tentang proses pengenalan dan perlindungan hukum di masyarakat. Bukan hal yang bijak apabila semua tindakan yang melanggar KUHP dikriminalisasi karena dalam penegakan hukum hati nurani juga harus tetap berbicara.

Lembaga bantuan hukum memiliki tugas yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh lembaga ini dalam mengupayakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan hukum. Tugas utamanya adalah memberikan bantuan hukum terhadap seseorang dalam proses persidangan hingga mendapat vonis yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Mereka akan mengirimkan seorang advokat yang akan mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan. Advokat itu nantinya akan memberikan pelayanan berupa nasehat, saran, dan pembelaan kepada orang berperkara tersebut sehingga di dalam proses persidangan orang tersebut bisa benar-benar dijamin hak-haknya.

Tugas lain dari sebuah lembaga bantuan hukum adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat entah dalam bentuk penyuluhan, seminar, atau kampanye-kampanye berkaitan dengan bantuan hukum. Kehidupan hukum di Indonesia bisa dikatakan mendapat sorotan penuh dari ranah publik sehingga apapun yang terjadi menyangkut penegakan hukum akan menjadi lebih sensitif dan mudah mengundang respon dari masyarakat. Hal inilah yang dewasa ini berkembang dalam melawan kesewenang-wenangan penegakan hukum di negeri ini. Dan ini adalah tantangan lembaga bantuan hukum untuk terjun langsung ke masyarakat dan meredakan aura ketidakpercayaan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.
Selain itu mereka juga berperan dalam sosialisasi peraturan-peraturan hukum yang berlaku sehingga peraturan-peraturan tersebut bisa dipahami dan segala perbuatan yang melanggar hukum bisa dihindari. Itulah tugas mulia dari lembaga bantuan hukum dalam proses penegakan hukum.

Dalam dunia kampus istilah lembaga bantuan hukum sudah tidak asing lagi karena mahasiswa sudah lebih kritis mengenai hukum. Apalagi universitas yang memiliki fakultas hukum sendiri yang mungkin di dalamnya sudah ada lembaga bantuan hukum independen. Untuk Universitas Diponegoro sendiri mempunyai lembaga bantuan hukum, namun pelayanan akan bantuan dan advokasi yang dilakukan untuk masyarakat kurang terdengar. Hal ini membuat kampus kita berbeda dengan fakultas hukum di universitas lain yang memiliki lembaga bantuan hukum yang aktif dalam memberi bantuan advokasi hukum terhadap masyarakat yang sedang menghadapi proses hukum. Fakultas Hukum Undip cenderung lebih memilih mengundang lembaga bantuan hukum untuk pelatihan advokasi atau sekedar berbagi pengalaman tentang dunia hukum.

Lembaga bantuan hukum yang berada di kampus bisa menjadi sarana yang lebih efektif dan efisien dalam merespon permintaan bantuan hukum di masyarakat karena akses terhadap lembaga bantuan hukum yang berada di kampus lebih mudah dan murah karena di dalamnya biasanya diisi oleh para mahasiswa hukum universitas tersebut yang sedang magang dan mendalami teknis beracara seorang advokat. Apalagi para mahasiswa biasanya belum terpengaruh dengan sistem yang buruk dan masih mempunyai idealisme untuk membantu penegakkan hukum.

Namun, sangat disayangkan apabila ada lembaga-lembaga bantuan hukum yang advokatnya hanya lebih berorientasi pada materi saja. Hal itu sangat tidak sesuai dengan kode etik keadvokatan yang mengatakan bahwa dalam menjalani tugasnya seorang advokat tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Bukannya tidak realistis akan kebutuhan materi, akan tetapi profesi advokat merupakan profesi yang berkaitan dengan hal kemanusiaan sehingga ada baiknya profesi mulia itu dijalankan dengan ikhlas oleh para praktisinya. Saya yakin semua yang sudah memilih menjadi seorang advokat sudah memahami kalau tugasnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak pribadi dalam penegakan hukum.

Menurut saya, apabila lembaga bantuan hukum bisa menjalankan semua peranan tersebut dengan baik pasti proses penegakan hukum di Indonesia pun akan menjadi lebih baik. Saya selalu berharap kelak kehidupan hukum di negeri ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Dimana hukum tidak hanya mengandung sifat normatif saja namun juga ada pertimbangan hati nurani di dalamnya. Terimakasih.