ALSA FLASH APRIL 2013

SIAPA YANG MENGAWASI KPK?
oleh : Tiominar Manurung

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga independen yang dibentuk khusus dalam pemberantasan praktek korupsi di negeri ini. Lembaga ini lahir dari semangat reformasi dan dari rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum yang telah ada, yaitu: POLRI dan KEJAGUNG. KPK selalu menjadi sorotan masyarakat akan kinerjanya dalam memberantas korupsi.

Lembaga ini mendapat pro kontra akan status kelembagaannya yang superbody dan sekarang ini menjadi gunjingan di masyarakat luas. KPK dikatakan sebagai superbody karena kewenangannya dalam memberantas korupsi. Kewenangannya itu tertuang di dalam UU No. 30 Tahun 2002 yaitu kewenangan yang sekaligus dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Lembaga ini memiliki posisi diatas kepolisian dan kejaksaan karena memiliki kewenangan dalam melakukan supervisi (pengawasan) terhadap penanganan kasus korupsi.

Lembaga superbody tidak boleh ada di negara demokrasi karena itu sangat berbahaya. KPK bukanlah lembaga yang superbody karena mereka selalu diawasi oleh masyarakat. Dan setiap kinerjanya dalam memberantas korupsi selalu koordinasi dengan lembaga lain yang berwenang Namun kata superbody telah melekat di tubuh KPK dan telah diketahui masyrakat luas tanpa mengetahui apa arti sesungguhnya kata superbody.

Dan sekarang ini yang menjadi permasalahan yang tiada habisnya adalah pengawasan terhadap lembaga pemberantas koruptor ini. Meskipun kinerja KPK sudah cukup bagus tetap saja banyak masyarakat tidak merasa terkesima atas penanganannya dalam membersihkan korupsi. Masyarakat yang tidak merasa puas dikarenakan KPK masih tebang pilih dalam menangani kasus korupsi di negeri ini, seperti kasus yang mencuat akhir-akhir ini yaitu dugaan penyelewengan pajak oleh keluarga Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan kasus Century yang tiada hentinya.

KPK bisa saja menyelesaikannya tetapi ada dugaan bahwa yang dihadapinya memiliki kekuasaan yang sulit untuk diterobos. Dari kasus korupsi yang belum bisa ditangani oleh KPK, maka perlu adanya pengawasan terhadap KPK dalam meningkatkan kinerjanya untuk memberantas para koruptor di negeri ini. Pengawasan bukan berarti melemahkan kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi yang ada tetapi meningkatkan kinerjanya. Kewenangan istimewa yang dimiliki KPK jangan menjadi sumber kekuatan yang berlebihan, karena tidak dipungkiri praktek korupsipun bisa terjadi di lembaga ini.

Revisi UU No 30 Tahun 2002 merupakan jalan yang benar dalam hal memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari KPK. Pertimbangan dalam hal revisi yang perlu diperhatikan adalah kewenangan istimewa yang dimiliki KPK dan juga pembentukan badan pengawas untuk kontrol yang baik.