Mengenang Prof. Satjipto Rahardjo: "Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum"

By pipitkusuma at 2011-02-25

Prof Satjipto Rahardjo dilahirkan di Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal
15 Desember 1930. Dia menyelesaikan pendidikan hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 1960. Pada tahun 1972, mengikuti visiting
scholar di California University selama satu tahun untuk memperdalam bidang studi Law
and Society. Kemudian dia menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro dan diselesaikan pada tahun 1979. Selain mengajar di Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, beliau juga mengajar pada sejumlah Program Pascasarjana di
luar Undip, antara lain di Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Universitas
Indonesia (UI) Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Nara sumber dibeberapa
Universitas di luar negeri.

Prof Tjip pernah memangku jabatan sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di
Universitas Diponegoro. Sebagai orang pertama yang memimpin PDIH Undip, Prof Tjip
memiliki andil yang sangat besar dalam menjalankan program ini multi-entry, yang mana
program ini memungkinkan orang yang berlatar belakang bukan sarjana hukum (SH) bisa
mengikuti program ini. Beliau juga pernah menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM).


Dalam berbagai forum kuliah, seminar, diskusi dan media cetak,
Satjipto berulang kali mengingatkan bahwa filosofi hukum yang sebenarnya,
adalah “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum,”. Hukum
bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum
ditentukan dengan kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan
manusia. Kalimat ini seolah menyiratkan kepada kita untuk kembali pada
aliran utilitarianisme Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan
hukum adalah untuk mencapai “the greatest happiness for the greatest
number of people”

Konsistensi pemikirannya yang holistik terhadap hukum menuntun
Satjipto Rahardjo untuk berpikir melampaui pemikiran positivistik terhadap
hukum sekalian berusaha memasukkan ilmu hukum ke ranah ilmu-ilmu sosial,
salah satunya adalah sosiologi. Memasukkan hukum ke dalam ilmu-ilmu sosial
adalah langkah yang progresif, karena dengan demikian memungkinkan
hukum itu dianalisis dan dipahami secara lebih luas dan akan meningkatkan
kualitas keilmuan dari Ilmu Hukum. Kemajuan ilmu-ilmu alam, ekonomi, sosial,
politik seharusnya mendorong para ahli hukum untuk melihat apa yang bisa
dimanfaatkan dari temuan-temuan disiplin-disiplin ilmu tersebut bagi praktik
hukum. Dikatakan oleh Schuyt, kemajuan dalam bidang-bidang ilmu di luar
hukum seharusnya menantang para ahli hukum yang baik untuk
memberikan reaksi yang memadai dan bisa memilah-milah dengan
bantuan disiplin ilmu lain, mana persoalan hukum yang bisa diselesaikan
dengan baik.

Pandangan Satjipto Rahardjo terhadap hukum dengan cara
mengoreksi kekeliruan dan kekurangan paradigm positivistik dalam ilmu
hukum mendorongnya untuk berpikir ulang terhadap cara mempelajari dan
“cara berhukum” yang bertujuan menghadirkan “sebenar keadilan” atau
sering disebut keadilan substantif. “Berhukum dengan hati nurani” itulah
kalimat yang sering mengalir dari bibir maestro hukum ini.


Sejak tahun 2004, Prof Satjipto Rahardjo
telah menyerukan provokasi yang bunyinya “bersatulah kekuatan hukum
progresif”. Prospek hukum progresif selanjutnya akan ditentukan oleh
banyak faktor, yakni kemauan penegak hukum untuk bersikap ‘sableng’,
dan berlaku ‘gendheng’ dalam arti harus mau dikatakan aneh, tidak
populer, dan melawan arus konvensional. Mantra-mantra braveness,
diskresi, rule breaking, rechtsvinding dan moral reading on law adalah
sebuah keniscayaan.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa, untuk dapat menghadirkan
gambar hukum yang utuh di tengah masyarakat, mau atau tidak kita harus
mempelajari hukum dan cara berhukum kita dengan berani keluar dari alur
tradisi penegakan hukum yang hanya bersandarkan kepada peraturan
perundang-undangan. Hukum bukan semata-mata perundang-undangan
yang berada ruang hampa yang steril dari aspek-aspek nonhukum. Hukum
harus dilihat dalam perspektif sosial, karena hukum bukan hanya rule,
melainkan juga behavior. Hukum mesti progresif menyongsong perubahan
sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif.

Telah tiba saatnya kita mengucapkan selamat jalan kepada sang
Maestro Hukum Indonesia. Seperti pesan akhir dalam pidato emeritusnya di
UNDIP tahun 2000, Satjipto Rahardjo mengatakan: “Sebagai orang tua sudah
waktunya turun. Saya hanya menitipkan agar di Undip ini---juga di universitas
lain---ilmu pengetahuan, termasuk hukum, diusahakan dengan progresif,
dengan terus berusaha untuk berada pada puncak perkembangan atau
kemutakhiran ilmu. Dengan demikian kita berharap dapat
mempersembahkan yang terbaik pada bangsa dan negara.”, kini sebagai
penerusnya kita akan mengenangnya sembari mencoba mengembangkan
dan membumikan gagasan-gagasan “progresifnya” yang ternyata terbukti
benar.

Ihiiiiy, akirnya ada juga yang ngebahas guru besar kita yang satu ini.
Prof. Cipt termasuk praktisi hukum senior yang gw suka ni. dia yang mengembangkan ada nya hukum Progresif di Indonesia.
Dimana Hukum di Indonesia ga harus stick to the Rules. but Stick to the Social rights.
bagus banget ajaran atau pendapat2nya yang bisa ngebuka anak2 hukum buat lebih ngerti atau paham tentang hukum di Indonesia.
Quotes yang paling gw suka dari Prof. Cipt ini dan paling gw inget berhubungan dengan hukum adalah : "Hukum itu diciptakan untuk manusia, bukan Manusia untuk Hukum"
yang artinya, hukum itu harusnya yang menjadikan keadaan di masyarakat menjadi semakin dinamis dengan idealis2 yang ga akan luntur, dan bukannya manusia yang di permainkan oleh hukum yang ada.
Nice Info pit. Thx for good Infoo.

Teman2 pasti banyak yang gatau juga ni biografi nya profesor tersayang kita.
Thx Profesor, karena sudah meninggalkan ilmu yang bermanfaat untuk masyarajkat indonesia.
We Love Youuu.

sayang lulusan UI.. huhuhu